Sab. Agu 24th, 2019

Sukarela Menjalani Rehabilitasi Narkotika (Dalam Rangka Memperingati Hari Narkoba Internasional 26 Juni)

Indonesia dinyatakan darurat narkotika pertama kali oleh Presiden Soeharto pada tahun 1971 dan status ini tidak berubah sampai lebih dari 40 tahun kemudian. Bahkan, jumlah pengguna narkotika di Indonesia justru cenderung meningkat setiap tahun.

Hasil survei Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) menyatakan bahwa pada awal tahun 2014 terdapat 4.1 juta jiwa pengguna narkotika dan meningkat mencapai 5.1 juta jiwa pada tahun 2015. Lebih lanjut, berita harian Kompas menyebutkan bahwa angka tersebut meningkat kembali hingga mencapai 5.9 juta jiwa menjelang tahun 2016.

Peningkatan tersebut membuat pemerintah bekerjasama dengan segala lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengurangi jumlah pengguna narkoba tersebut. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan mengajak lembaga rehabilitasi untuk bergabung dalam Institusi Penerima Wajib Lapor atau IPWL (Kementerian Kesehatan, 2014).

Institusi ini bertugas untuk menerima laporan mandiri dari para pecandu yang ingin menjalani rehabilitazi demi terlepas dari kecanduannya. Lembaga rehabilitasi yang tidak terdaftar sebagai IPWL dapat menandatangani nota kesepahaman untuk bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) atau mendapat rekomendasi dari BNN.

Kerjasama tersebut diadakan untuk mengurangi tindak pidana bagi pengguna narkotika dengan cara menyediakan layanan rehabilitasi, yang dikenal dengan kebijakan dekriminalisasi (Suci, Sarasvita, Mushlihah, & Utami, 2016).

Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Bagi mereka yang menginginkan layanan tersebut, terdapat dua jenis rehabilitasi yang perlu dijalani, yaitu rehabilitasi medis dan sosial.

Rehabilitasi medis diberikan jika pengguna narkotika mengalami salah satu atau beberapa kondisi berikut, yaitu (1) gejala putus zat dan/atau kondisi keracunan yang mengganggu stabilitas fungsi fisik dan psikologis; (2) masalah fisik lain yang menghambat keikutsertaan dalam program terapi/rehabilitasi; dan (3) gejala halusinasi, waham, dan/atau gejala kejiwaan lain yang mengganggu proses komunikasi dan jalannya terapi.

Sedangkan, rehabilitasi sosial diberikan jika mantan pengguna narkotika telah selesai menjalani program rehabilitasi medis atau tidak menjalani rehabilitasi medis karena tidak menunjukkan kondisi di atas (Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2016).

Masa rehabilitasi tidak serta-merta mengembalikan mantan pengguna narkotika ke situasi aman dari godaan narkotika. Setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial, mantan pengguna juga perlu menjalani pascarehabilitasi.

Pada layanan ini, mantan pengguna narkotika diberikan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, kegiatan tersebut juga bisa dilakukan bersamaan dengan kewajiban mereka untuk bersekolah atau bekerja, namun tetap berada di bawah pengawasan tempat rehabilitasi.

Program pemerintah ini pada kenyataannya tidak diikuti oleh para pengguna narkotika. BNN (dalam Abdallah, 2017) menyebutkan bahwa para pengguna narkotika masih enggan melakukan rehabilitasi karena mereka sendiri tidak menganggap bahwa pengobatan adalah sesuatu yang dibutuhkan.

BACA JUGA  Generational Gap: Bagaimana Cara Mengatasinya?

Terlebih lagi bagi para pengguna narkotika rekresional yang tidak mengkonsumsinya secara rutin. Bahkan mereka yang sudah menggunakan narkotika bertahun-tahun pun baru mendatangi layanan rehabilitasi jika sudah mengalami gejala-gejala fisik yang sangat mengganggu, misalnya rasa sakitdi kepala, atau karena tertangkap polisi.

Mengikuti rehabilitasi secara sukarela membutuhkan kesadaran dan kemampuan berpikir rasional pada pihak pengguna narkotika. Mereka harus sadar bahwa perilaku adiksi mereka merugikan diri sendiri maupun orang lain dan bahwa mereka membutuhkan bantuan dari pihak lain.

Namun kesadaran ini sangatlah rendah karena dalam kurun waktu tertentu penggunaan narkotika akan terjadi kerusakan pada beberapa area otak yang membuat pengguna narkotika sulit untuk mengambil keputusan yang efektif, termasuk keputusan untuk menjalani rehabilitasi

Lingkungan sosial sekitar seorang pengguna narkotika adalah salah satu pihak yang dapat mendorongnya untuk menjalani rehabilitasi. Dorongan tersebut dapat diberikan dalam bentuk informasi dan pemikiran-pemikiran rasional, yang tidak dimiliki oleh mereka. Kebutuhan finansial dan ancaman penangkapan adalah hal-hal yang pada umumnya sudah dipahami sebagai konsekuensi dari penggunaan narkotika.

Namun, informasi tentang ketersediaan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi secara sukarela, tanpa status sebagai kriminal dan juga dengan pembiayaan yang ringan karena mendapatkan bantuan dari pemerintah, masih kurang diketahui.

Keluarga atau teman dapat menjadi pihak pertama yang memberikan informasi tersebut sehingga para pengguna narkotika menyadari masalah yang mereka hadapidan juga memiliki alternatif penyelesaian masalah yang memadai.

Harapannya, dukungan tersebut dapat membantu mereka untuk berusaha meningkatkan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup tersebut dapat membuat mereka memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan diri dengan cara mendapatkan pertolongan lebih cepat, mengikuti program rehabilitasi dan pada akhirnya terbebas dari narkotika.

Tim Penulis:

Olivia Ariantje Josephine Umboh, Veronica Anastasia Melany Kaihatu, Supriyanto
Program Studi Psikologi
Universitas Pembangunan Jaya

Daftar Referensi

    • Abdallah, F. (15 Desember, 2017). BNN kesulitan cari pasien rehabilitasi narkotika.com. Diakses pada tanggal 17 Juni 2018 dari metrotvnews.com.
    • Hartik, A. (2 November 2017). Buwas: Indonesia Darurat Narkoba sejak 1971 sampai Sekarang. com. Diakses pada tanggal 17 Juni 2018 dari https://regional.kompas.com/read/2017/11/02/17045461/buwas-indonesia-darurat-narkoba-sejak-1971-sampai-sekarang.
    • Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Hari anti narkotika internasional – 26 Juni: Pengguna narkotika dapat dicegah dan dapat direhabilitasi. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan. ISSN: 2088-270X.
    • Meliala, A. (2017). Badan Narkotika Nasional dan jebakan kelembagaan. Jurnal Peradilan Indonesia Teropong, 5(1), 1-8. ISSN: 2460-2043.
    • Noviarini, N. A., Dewi, M. P., & Prabowo, H. (2013). Hubungan antara dukungan sosial dengan kualitas hidup pada pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi. PESAT, 5, 116-122. ISSN: 1858-2559.
    • Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional, 17 (2016).
    • Rachmat, M. S. (12 Mei, 2015). Delapan lembaga diajak tangani 100 ribu pengguna narkotika. Okezone.com. Diakses pada tanggal 16 Juni 2018 dari https://okezone.com.
    • Rachmawati, I. (1 November, 2016). Buwas: Pengguna narkotika di Indonesia meningkat hingga 5.9 juta orang. Kompas.com. Diakses pada tanggal 16 Juni 2018 dari http://regional.kompas.com/.
    • Suci, E. S. T., Sarasvita, R., Mushlihah, & Utami, D. S. (2016). The Indonesia national rehabilitation movement: Where are we moving to?. Jurnal Peradilan Indonesia, 5(7), 107-119. ISSN 2460-2043.
    • Undang-Undang Narkotika, 35 (2009).
    • Verdejo-Garcia, A., Perez-Garcia, M., & Bechara, A. (2006). Emotion, decision making and substance abuse dependence: A somatic-marker model of addiction. Current Neuropharmacology, 4(1), 17-31. Diakses dari https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2430678/.

Baca Juga

Tinggalkan Balasan