Sab. Jan 18th, 2020

Resiko Suami Istri Bekerja Dalam Satu Kantor

Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permohonan tersebut diajukan delapan pegawai, yakni Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih. Dengan adanya putusan MK tersebut, sebuah perusahaan tidak bisa menetapkan aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor.

“Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim MK Arif Hidayat dalam sidang pleno di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).

Sekarang mari kita cermati mengapa perusahaan seringkali melarang suami istri bekerja dalam satu kantor:

Potensi terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest), bahkan KKN

Misalnya istri bekerja di bagian purchasing dan suami sebagai project manager. Bisa jadi dalam suatu proses tender, suami bertanya pada istri mengenai penawaran yang masuk, padahal sesungguhnya ini adalah informasi yang bersifat confidential. Suami juga bisa mengarahkan istri untuk memenangkan vendor yang ia inginkan. Ada pula kemungkinan apabila pihak vendor memberikan bonus tertentu kepada suami atau istri, maka pasangan tersebut bisa bekerja sama yang mengarah kepada KKN.

Potensi imbas konflik pribadi terhadap pekerjaan

Ketika terjadi masalah dalam rumah tangga yang cukup berat, misalnya sampai pasangan suami-istri tersebut tidak saling berbicara satu sama lain. Nah, hal semacam ini sangat mungkin berimbas di kantor sehingga mengganggu suasana kerja.

Menghindari terbongkarnya rahasia profesionalgara-gara pembicaraan antara suami istri di rumah serta mencegah praktik KKN dengan memanfaatkan jabatan atau wewenang

Dilansir dari laman Kompas, Nuke Siska Puspita, Psi, praktisi Sumber Daya Manusia Experd, mengatakan bahwa dasar pertimbangan yang melarang sesama karyawan dalam satu kantor menikah adalah untuk mencegah terjadinya conflict of interest atau konflik kepentingan. Konflik kepentingan di sini yang dimaksud adalah menggunakan jabatan atau wewenang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait pekerjaan, dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan atau hasil yang diinginkan.

Misalnya, sang istri bekerja di bagian purchasing dan suami sebagai project manager. Bisa jadi dalam suatu proses tender, suami bertanya pada istri mengenai penawaran yang masuk, padahal sesungguhnya ini adalah informasi yang bersifat rahasia. Suami juga bisa mengarahkan istri untuk memenangkan vendor yang ia inginkan. Ada juga kemungkinan pihak vendor memberikan bonus tertentu kepada suami atau istri agar tendernya dimenangkan.

BACA JUGA  JOOX dan Airasia Menghadirkan Musik Tanpa Internet di Pesawat

Jika dibiarkan terus menerus, konflik kepentingan ini bisa mengarah ke praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Urusannya bisa makin runyam kalau sampai ketahuan perusahaan. Mau?

Potensi subjektivitas

Subyektivitas dalam hal ini mencakup beragam hal, mulai dari penilaian kinerja (performance review), mekanisme reward (misalnya promosi jabatan, pemberian bonus) dan punishment (apabila terjadi kesalahan), dan sebagainya.

Misalnya salah satu dari pasangan tersebut memiliki jabatan yang tinggi di kantor. Nah, ketika pasangannya memperoleh promosi jabatan, apakah promosi tersebut murni karena prestasi kerja? Ataukah dipengaruhi posisi tinggi yang dimiliki pasangannya? Kalaupun penilaian promosi tersebut memang objektif, sangat mungkin akan ada omongan yang tidak mengenakkan di kantor dari rekan-rekan kerja.

Dari beragam alasan tersebut, jelaslah bahwa perusahaan yang memilih untuk melarang, tidak lain untuk mencegah terjadinya situasi yang potensial menganggu kenyamanan bekerja dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Nah, kalau Anda sedang merencanakan menikah dengan rekan kerja di kantor yang sama, cari sebanyak mungkin informasi mengenai peraturan perusahaan.

Apabila diperbolehkan, cari informasi lebih banyak tentang peraturan yang berlaku. Diskusikan dengan atasan kalian dan divisi HRD. Apakah salah satu dari kalian harus pindah divisi, atau pindah tugas menangani proyek atau klien yang berbeda untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan? Jangan lupa, selalu jaga profesionalisme Anda dan pasangan, ya!

Sementara, apabila memang perusahaan melarang, diskusikan bersama pasanganmu siapa yang harus pindah bekerja, dengan mempertimbangkan karir kalian saat ini, potensi pengembangan karir ke depan, penghasilan masing-masing, serta kemudahan untuk pindah ke perusahaan lain.

 

(EGS)

 

Baca Juga