Sen. Okt 14th, 2019

Mengenal Perang Asimetris di Hari Bela Negara Tanggal 19 Desember

Hari Bela Negara atau HBN adalah hari bersejarah Indonesia yang jatuh pada tanggal 19 Desember untuk memperingati deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat pada tahun 19 Desember 1948. Keputusan ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keppres No.28.

Sumatera Barat  jadi saksi bisu terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948. Adalah Sjafruddin Prawiranegara yang memulai sejarah itu. Saat itu Sjafruddin adalah Menteri Kemakmuran RI.

Kala itu, ia mendeklarasikan berdirinya PDRI. Dasar dibentuknya PDRI karena Ibu Kota Yogyakarta diduduki Belanda. Pun Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan beberapa menteri ditangkap Belanda. Momen itu kelak disebut sebagai Agresi Militer Belanda II.

Pada hari yang sama, di Bukitinggi, Sjafruddin mengunjungi Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk merundingkan situasi terkini. Bersama beberapa tokoh lain, mereka mendeklarasikan PDRI.

Beberapa jam sebelum Sukarno-Hatta ditangkap, digelar sidang kabinet di Yogyakarta. Dua keputusan dihasilkan. Pertama, Sukarno dan Hatta tetap tinggal di Yogya meski menghadapi risiko penangkapan.

Kedua, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintah Republik Darurat.

“Pembentukan PDRI oleh Sjafruddin didasarkan pada inisiatifnya sendiri,” tulis Deliar Noer dalam Mohammad Hatta: Biografi Politik. Karena hasil rapat kabinet itu tak pernah ia terima. Para petinggi RI dan staf keburu ditahan Belanda.

Pada 22 Desember 1948, berkumpul tokoh pimpinan republik seperti Sjafruddin Prawiranegara, Teuku Mohammad Hassan, Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Lukman Hakim, Ir. Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI A. Karim, Rusli Rahim, dan  Latif.

Mereka kemudian menyusun organisasi PDRI, dengan Sjafruddin sebagai Ketua PDRI/Menteri Pertahanan/ Menteri Penerangan/Menteri Luar Negeri ad interim.

Selain itu, Teuku Mohammad Hassan (Wakil Ketua PDRI/Menteri Dalam Negeri/Menteri PPK/Menteri Agama), Sutan Mohammad Rasjid (Menteri Keamanan/Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda), Lukman Hakim (Menteri Keuangan/Menteri Kehakiman), Ir. Mananti Sitompul (Menteri Pekerjaan Umum/Menteri Kesehatan), Ir. Indracaya (Menteri Perhubungan/Menteri Kemakmuran).

Pada 18 Desember 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres No 28 Tahun 2006 yang menetapkan 19 Desember, tanggal terbentuknya PDRI, sebagai Hari Bela Negara.

Dalam rangka bela negara inilah, Info Bintaro mencoba membahas tentang perang asimetris yang disinggung oleh Panglima TNI yang baru dilantik Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Seperti kita ketahui bersama Panglima TNI sebelumnya Jenderal TNI Gatot Nurmantyo adalah Panglima TNI yang paling intens berbicara soal perang asimetrisproxy war, perang hibrid dan lain sebagainya yang disebut perang inkonvesional itu. Walau Jenderal Gatot baru sekadar me-warning bahwa tantangan dan ancaman ketahanan sekarang ini sudah mengalami pergeseran, tetapi warning itu tetap penting.

BACA JUGA  Seminar Parenting: How to Start Effective Communication with Children Through Books

Karena ketika Marsekal Hadi Tjahjanto  mengangkat persoalan itu dalam fit and proper test di Komisi I DPR RI, Rabu (6/12/2017), tampak seperti estafet kepemimpinan. Kondisinya sesuai dengan langkah Jenderal Gatot mengantar Marsekal Hadi Tjahjanto sampai ke gerbang gedung DPR RI di Senayan, dan kemudian melepasnya menghadapi fit and proper test.

Dalam paparannya di hadapan Komisi I DPR RI, Hadi Tjahjanto secara tidak langsung menyatakan akan menjadikan perang asimetris itu sebagai tantangan baru.

Karena, “Secara langsung dan berkelanjutan akan mempengaruhi pengambilan kebijakan-kebijakan dan cara-cara bertindak strategis oleh semua pemangku kepentingan penyelenggara negara,” katanya.

Apakah perang asimetris itu?

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu memaknai asymmetric warfare sebagai perang non militer atau dalam bahasa populernya dinamai smart power, atau perang non konvensional merupakan perang murah meriah, tetapi memiliki daya hancur lebih dahsyat daripada bom atom.

Asymmetric warfare merupakan perang murah meriah tapi kehancurannya lebih dahsyat dari bom atom. Jika Jakarta di bom atom, daerah-daerah lain tidak terkena tetapi bila dihancurkan menggunakan asymmetric warfare maka seperti penghancuran sistem di negara ini, hancur berpuluh-puluh tahun dan menyeluruh,” ujar Ryamizard (29/1/2015).

Merujuk pada diskusi terbatas di Global Future Institute (GFI) Jakarta pada 24 Maret 2015, kemudian merumuskan definisi asymmetric warfare sebagai berikut:

“Perang asimetris merupakan metode peperangan gaya baru secara Nir-militer (non militer) namun daya hancurnya tidak kalah bahkan dampaknya lebih dahsyat daripada perang militer. Ia memiliki medan atau lapangan tempur luas meliputi segala aspek kehidupan (astagatra).”

Sasaran perang non-militer tak hanya satu aspek tetapi juga beragam aspek, dapat dilakukan bersamaan, atau secara simultan dengan intensitas berbeda. Kelaziman sasaran pada perang asimetris ini ada tiga:

  1. membelokkan sistem sebuah negara sesuai kepentingan kolonialisme;
  2. melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyatnya;
  3. menghancurkan ketahanan pangan dan energy security(jaminan pasokan energinya), selanjutnya menciptakan ketergantungan negara target atas kedua hal tersebut (food and energy security).

Sedangkan muara ketiga sasaran tadi senantiasa berujung pada kontrol terhadap ekonomi dan penguasaan sumber daya alam sebuah negara, sebagaimana doktrin yang ditebar oleh Henry Kissinger di panggung politik global: “Control oil and you control nations, control food and you control the people.” Kuasai minyak maka anda mengendalikan negara, kendalikan pangan maka Anda mengontrol rakyat (Henry Kissinger)

BACA JUGA  Mengisi Liburan Anak Dengan Cara Kreatif di Kandank Jurank Doank

Betapa efek perang ini sungguh dahsyat karena berdampak selain kelumpuhan menyeluruh bagi negara bangsa, juga membutuhkan biaya tinggi dan perlu waktu yang relatif lama untuk proses recovery (pemulihan kembali) kelak. Tentu kita berharap Indonesia tidak akan mengalami hal ini bukan?

Sumber: theglobal-review.com

 

(EGS)

 

Baca Juga