Ming. Des 8th, 2019

Memahami Liku-Liku Amnesti Pajak : Layanan Amnesti Pajak KPP Pratama Pondok Aren

Dalam situasi perekonomian dunia yang mengalami kelesuan seperti saat ini, untuk menggerakkan roda pembangunan dibutuhkan biaya yang salah satunya bersumber dari pajak. Dari porsi kemungkinan pendapatan negara, pajak memiliki porsi terbesar.

tax_amnesty_info_bintaro_1
Layanan Pajak KPP Pratama Pondok Aren di Bintaro Xchange Pada Tanggal 6 Agustus 2016

Pajak merupakan kewajiban setiap warganegara yang telah memiliki penghasilan maupun badan usaha yang mendapatkan keuntungan dari bisnisnya. Namun sayangnya, jumlah wajib pajak yang terrdaftar pada database Direktorat Jenderal Pajak masih rendah. Sementara dari jumlah wajib pajak yang terdaftar ini, jumlah pembayar pajak pun masih sangat rendah. Melihat betapa pentingnya peranan pajak bagi pembangunan, pemerintah meluncurkan program Amnesti Pajak (Tax Amnesty). Namun, program Amnesti Pajak ini tidak akan berhasil tanpa dibarengi pemahaman setiap warganegara betapa pentingnya pajak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Amnesti Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan. Amnesti Pajak dapat dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, dengan pengecualian:

  • Sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah P-21 (lengkap)
  • Sedang menjalani proses peradilan
  • Sedang menjalani hukuman

atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Dengan mengikuti Amnesti Pajak, Wajib Pajak akan memperoleh manfaat-manfaat : penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, jaminan kerahasiaan dan pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.

Program Amnesti Pajak dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Amnesti Pajak ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau Kedutaan Besar tertentu. Permohonan ini dilakukan dengan cara menyampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Terakhir dan membayar uang tebusan melalui e-billing.

Surat Pernyataan Harta tersebut berisi informasi terkait harta, utang, harta bersih, serta perhitungan dan pembayaran uang tebusan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri bagi Orang Pribadi atau oleh pimpinan tertinggi badan usaha atau yang diberi kuasa bagi Badan Usaha.

BACA JUGA  Atasi Monday Blues-mu Dengan Live Music 'Monday Movement'
pengitungan_tarif_amnesti_pajak
Penghitungan Besaran Uang Tebusan

Pernyataan Harta beserta lampirannya disampaikan berdasarkan periode-periode:

  • Periode I : sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak s.d. 30 September 2016.
  • Periode II : 1 Oktober – 31 Desember 2016
  • Periode III : 1 Januari – 31 Maret 2017

Setelah lewat periode-periode Amnesti Pajak ini, bagi wajib pajak yang telah mengajukan Amnesti Pajak, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, dan ditambah sanksi 200%. Sedangkan bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak dan ditambah sanksi sesuai Undang-Undang Perpajakan.

Apabila masyarakat ingin mengetahui mekanisme Amnesti Pajak serta memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar Amnesti Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren membuka layanan Sosialisasi Amnesti Pajak setiap hari Selasa pukul 09.00-11.00 di kantornya di wilayah kampus STAN.

 

Amnesti Pajak, ungkap, tebus, lega.

 

(ES)

 

 

Baca Juga

Tinggalkan Balasan